“Dia mengalami luka tembak di bagian belakang kepala sebelah kiri. Tembus ke depan. Lukanya sangat besar dan akibatnya dia mengalami pendarahan hebat,” kata Juru Bicara PRP Sherry Rehman di Karachi, seperti diberitakan Reuters, Minggu (30/12).

Rehman berada satu mobil dengan Bhutto saat pembunuhan itu terjadi. Ketika terjadi ledakan, Sherry terlempar dari dalam mobil. “Dia (Bhutto) bahkan masih mengalami pendarahan saat kami memandikannya untuk pemakaman. Sekarang pemerintah mencoba mengatakan dia membenturkan kepalanya sendiri, ini menggelikan. Ini benar-benar omong kosong yang berbahaya,” tambah Rehman yang mengalami memar parah dan luka di kaki. Ledakan tersebut melemparkan dia hingga keluar kendaraan.

Rehman menuduh Pemerintah Pakistan mencoba melarikan diri dari tanggung jawab karena telah gagal mengamankan Bhutto. “Menyedihkan, tetapi sepertinya itu adalah usaha menutup-nutupi atau membebaskan diri dari tanggung jawab, atau untuk keduanya,” kata Rehman.

Rehman mengaku tidak melihat pelaku menjelang kejadian tersebut. Dia sedang memandang ke arah lain karena tiba-tiba dikelilingi wajah-wajah yang tidak dikenal. “Kami sedang memandangi orang-orang tidak dikenal yang mengenakan lencana Bhutto,” katanya.

Versi pemerintah

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Javed Iqbal Cheema mengatakan, pernyataan pemerintah soal benturan yang menewaskan Bhutto adalah berdasarkan laporan kedokteran dan bukti-bukti lainnya yang dikumpulkan dari lokasi serangan. “Jika ada keragu-raguan, jika Sherry Rehman berkata bahwa dia telah melihat luka tembakan, jika mereka mengatakan bahwa dia meninggal akibat luka tembakan, kami tidak berkeberatan,” Cheema.

Jenazah Bhutto tidak otopsi karena pihak keluarga menolaknya. Pemerintah menyatakan siap menggali kuburan Bhutto untuk memudahkan penyelidikan. “Jika pimpinan Partai Rakyat Pakistan menginginkan, jenazahnya bisa digali dan diotopsi. Mereka sangat kami persilakan namun kami telah berikan fakta-taktanya,” demikian Cheema.(NIK)

“Persaingan politik tidak seharusnya mengambil bentuk saling menghabisi seperti yang terjadi terhadap Benazir,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Jakarta, Jumat [28/12] . Din mengatakan pembunuhan terhadap Benazir Bhutto ini sungguh mengejutkan dan menyentak hati kita semua.

“Saya mengucapkan belasungkawa kepada rakyat Pakistan dan keluarga Bhutto serta berharap kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia,” katanya.

Dia mengimbau semua pihak agar menegakkan etika politik berdasarkan prinsip fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). Marilah kita tegakkan prinsip itu,” tegasnya.

Benazir, yang pernah dua kali menjadi perdana menteri Pakistan dan pemimpin partai politik paling tangguh di negeri itu, Partai Rakyat Pakistan (PPP), meninggal di sebuah rumah sakit di Rawalpindi satu jam setelah serangan.

Benazir, pada hari Kamis ditembak oleh seseorang yang melompat ke bak mobil di belakangnya setelah pertemuan terbuka di kota yang menjadi kubu pemilihnya, Rawalpindi, tempat dinas intelijen dan militer negeri itu berpangkalan.

Kejadian ini adalah serangan bunuh diri kedua yang ditujukan kepada Benazir (54) sejak ia kembali dari delapan tahun hidup di pengasingan yang diputuskannya sendiri pada Oktober. Benazir terbunuh di lapangan tempat ayahnya menjalani hukuman gantung puluhan tahun sebelumnya.

Peristiwa tersebut mencuatkan kemarahan di kalangan pendukungnya, media transnasional melaporkan kerusuhan merebak di berbagai kota besar Pakistan setelah Benazir terbunuh, dan mengarahkan kecurigaan pada pemerintah Presiden Pervez Musharraf.

Musharraf Harus Usut

Presiden Pakistan Pervez Musharraf harus mengusut, menangkap dan menyeret pelaku pembunuhan pemimpin oposisi Pakistan, Benazir Bhutto, ke pengadilan dan menjatuhi hukuman seberat-beratnya.

“Kita harapkan, Presiden Musharraf turun langsung mengusut pelaku dan dalang  pembunuhan tersebut, sebelum terjadi kekisruhan yang lebih parah,” kata Ketua Komisi I DPR, Drs. L. Theo Sambuaga, kepada ANTARA di Jakarta, Jum’at [28/12] .

Pembunuhan terhadap Benazir Bhutto, yang baru kembali dari pengasingannya di luar negeri menjelang pemilihan umum di negaranya 8 Januari depan, menurut politisi Partai Golkar ini merupakan tamparan dan kemunduran besar bagi demokrasi di Pakistan.

Apalagi, menurutnya, sebagai pemimpin partai oposisi terbesar, Partai Rakyat Pakistan (PPP) diduga akan meraih kemenangan dalam pemilu tersebut, dan diperkirakan Benazir akan kembali memimpin Palistan. “Kita mengharapkan pemerintah Pakistan bisa mengatasi peristiwa yang mengejutkan ini, bukannya justru semakin keruh karena teror dihadapi dengan teror,” kata Theo seraya menyampaikan bela-sungkawa atas wafatnya Benazir Bhutto kepada keluarganya, rakyat dan pemerintah Pakistan.

Untuk itu, menurut Ketua DPP Partai Golkar ini, pemerintah Musharraf harus mengambil langkah-langkah tegas, untuk menegakkan keamanan dan stabilitas negaranya menjelang pelaksanaan pemilu mendatang.

Persulit Posisi Pakistan

Tewasnya mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto akan menghambat perkembangan demokrasi di Pakistan, dan menjadikan negara itu dalam posisi semakin sulit.

“Saya mengutuk pembunuhan terhadap Benazir, dan pembunuhan terhadap seorang tokoh demokrasi itu justru akan menghambat perkembangan demokrasi di Pakistan, dan posisi Pakistan akan semakin sulit,” kata pakar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof DR Amien Rais di Yogyakarta, Jumat.

Ia mengatakan sebelum Benazir Bhutto dibunuh, situasi Pakistan sudah dipenuhi banyak masalah, di antaranya konflik dengan India mengenai Khasmir, dan masih harus menghadapi gempuran Taliban.  “Dengan tewasnya Benazir Bhutto akibat dibunuh, akan menjadikan situasi politik di Paskistan semakin semrawut, karena antar pihak akan saling tuduh dan saling curiga sehingga bisa memicu konflik di negeri itu,” katanya.  Menurut dia, dampak dari pembunuhan tersebut jelas akan melemahkan demokrasi di Pakistan.

“Meskipun demikian, masalah yang terjadi di Pakistan tidak akan berpengaruh terhadap situasi di Indonesia khususnya di bidang politik,” katanya.  Amien Rais menilai peristiwa tragis itu juga menunjukkan demokrasi di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Pakistan, meskipun belum memuaskan. ( antara)